Ketua KPU M Takhyul didampingi Pjs Walikota Prabumulih dan sejumlah unsur muspida melakukan pelepasan burung merpati sebagi simbol kampanye damai


Prabumulih, Laparta News - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kegiatan deklarasi ini digelar di pada Minggu pagi (18/2) di Taman Kota Prabujaya.

Acara ini turut dihadiri oleh Pjs Walikota Prabumulih Richard Cahyadi, Kapolres Prabumulih AKBP Andes Purwanti, Ketua DPRD Ahmad Palo SE,  Sekda M Kowi, serta pimpinan Parpol dan segenap tamu undangan. Sebagai simbol komitmen kampanye damai yang berintegritas, acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi kampanye damai, serta pelepasan burung merpati dan balon ke udara.

Ketua KPU Kota Prabumulih, M Tahkyul, mengatakan pelaksanana kampanye damai ini bertujuan agar dalam tahapan kampanye ini berjalan beriringan damai dan kondusif. Dalam proses pemilihan dan kampanye nanti, paslon diharapkan mematuhi komitmen yang telah disepakati bersama.

“Meskipun hanya ada satu paslon dalam pilkada kali ini, namun kita tetap berharap agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan aman dan damai," ujar Tahkyul.

Lebih lanjut, Tahkyul menegaskan, pilkada bukan hajatan untuk berbenturan, melainkan untuk menyatukan tujuan memilih pemimpin menuju Prabumulih yang lebih baik.

"Untuk itu melalui deklarasi ini kita harap paslon dapat mematuhi aturan yang telah disepakati. Baik itu anti hoax, anti politisasi SARA, dan anti politik uang," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu)  Kota Prabumulih, Herman Julaidi SH. Menurutnya, deklarasi kempanye damai tersebut merupakan bentuk pernyataan perang terhadap semua kegiatan kampanye yang berbau SARA dan politik uang. Selain itu, deklarasi kampanye damai juga dimaksudkan untuk melawan ujaran kebencian dan memerangi berita-berita bohong.

"Politik uang dan SARA merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan menciderai integritas dan kedaulatan rakyat. Mari kita tentukan pilihan secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena poIitik uang dan SARA," katanya.

Sementara itu, Pjs Walikota Prabumulih Richard Cahyadi tak henti-hentinya mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara tidak terlibat politik praktis. Mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus bersikap netral.

"Apalagi sampai mengintervensi masyarakat untuk memilih salah satu paslon. Jangan sampai nama baik ASN dicoreng oleh ASN itu sendiri. Kita harus netral dan taat akan aturan yang berlaku," tandasnya. (LN 01)

Posting Komentar