Pjs Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi

Prabumulih, Laparta News - Meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Prabumulih nampaknya menjadi perhatian serius dari Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi. Pasalnya, Prabumulih merupakan daerah nomor dua penyumbang terbesar jumlah angka pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kota Palembang.

Diberbagai kesempatan, Richard selalu menyuarakan hal tersebut. Tentunya masalah ini manjadi tantangan bagi dirinya dalam mengurangi jumlah angka pengangguran di Kota Nanas ini. Padahal menurutnya, Prabumulih merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk dikelola sebaik mungkin.

"Berdasarkan data statistik jumlah angka pengguran di Prabumulih ini terus mengalami peningkatan sejak dua tahun terakhir, setelah Kota Palembang. peningkatanya mencapai 6,8 persen," ujar Richard kepada wartawan.

Meningkatnya jumlah angka pengangguran ini, terang Richard, tentunya akan menambah deretan panjang jumlah angka kemiskinan. Untuk itu, perlu diciptakan program kerja yang tentunya dapat mengurangi angka pengangguran tersebut.

"Memang program ada selama ini sudah cukup baik, namun belum bisa memecahkan solusi dalam mengurangi angka pengangguran. Tinggal lagi bagaimana caranya kita untuk bisa menciptakan suatu program yang bisa menyedot lapangan pekerjaan untuk masyarakat," katanya.

Hal utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membuka diri kepada pihak ketiga yang ingin berinvestasi di Kota Prabumulih. Dengan demikian, melalui investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyerap tenaga kerja lokal.

"Kita harus bisa membuka diri dengan pihak ketiga, memberikan kemudahan bagi para investor dalam hal pemberian izin usaha. Sehingga dengan ini para investor akan menjadi tertarik untuk berinvestasi di Prabumulih,"

Masih kata Richard, kondisifitas pemerintah daerah menjadi point penting dalam menarik para investor untuk berinvestasi. Terlebih lagi Provinsi Sumsel dikenal sebagai wilayah zero konflik yang menjadi acuan bagi para investor dalam menginvestaiskan bisnisnya.

"Peluang inilah yang harus kita manfaatkan untuk menarik sebanyak mungkin para investor untuk masuk. Tingal bagaimana komitmen pemerintah daerah denga para investor untuk menyerap tenaga kerja lokal. Setidaknya 70 persen tenaga kerja lokal harus diberdayakan di setiap perusahaan, sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat," bebernya.

Disamping itu, sambung Richard, program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga harus selaras dengan program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jangan sampai program di daerah berseberangan dengan program pemerintah provinsi maupun pusat.

"Jika program pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi satu sama lain maka program ini akan berjalan dengan baik," tandasnya. (LN 01)


Posting Komentar