Sejumlah warga di Desa Lembak mendatangi kantir desa untuk mengajukan bantuan kepada Kepala Desa Lembak

Muara Enim, LapartaNews - Sejumlah warga di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim mengaku kecewa dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa tersebut. Pasalnya dari 120 kepala keluarga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beberapa diantaranya telah meninggal dunia masih menerima bantuan tersebut dari Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim. Bahkan parahnya lagi sejumlah perangkat desa dan keluarga kepala desa tersebut masuk dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah.

Hal ini membuat sejumlah warga di Desa Lembak merasa keberatan dan mengajukan protes kepada Kepala Desa Lembak. Sebab masih banyak diantaranya warga Desa lembak yang lebih membutuhkan bantuan tersebut, bahkan banyak diantaranya warga kurang mampu di desa tersebut yang sama sekali tidak tersentuh bantuan baik dari pemerintahan desa, kecamatan maupun Pemkab Muara Enim

Seperti yang dirasakan oleh Yamida (65), satu diantara warga Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim yang selama ini tidak pernah merasakan adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam mendapatkan bantuan. Padahal, kondisi keluarga Yamida jauh dari kata mampu.
Kondisi rumah Yamida yang jauh dari kata mampu di Desa Lembak tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemkab Muara Enim

Yamida dan keluarganya tinggal dalam sebuah rumah papan yang sangat sederhana. Pekerjaannya yang hanya sebagai buruh tani karet itu tidak mampu merubah keadaan ekonomi keluarganya jadi lebih baik.

Ironisnya, disaat sejumlah warga lainnya mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta bantuan lainnya ia sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut. Padahal secara pribadi ia telah mencoba mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan ke aparatur desa namun tidak pernah terealisasi.

"Dak pernah dapat samo sekali bantuan. Padahal warga yang lain banyak dapat, ado yang dapat duit dan sembako. Yang nerimo bantuan uongnyo itu-itulah, padahal kalau dipikir-pikir ekonominyo sulitlah kami yang dak nerimo ini daripada mereka yang nerimo bantuan," keluhnya saat dijumpai di kediamannya, Rabu (06/05/2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh Misro (65) yang kondisi ekonominya jauh lebih memprihatinkan. Rumah tempat tinggalnya yang seperti gubuk dan tidak layak huni itu juga luput dari perhatian pemerintah setempat.
Potret keadaan rumah warga yang kurang mampu di Desa Lembak dan tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah setempat

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup terkadang ia mengharapkan bantuan dari sejumlah tetangga dan para dermawan. Ditambah lagi saat masa pandemi wabah corona atau covid-19 ia sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Yang dapat bantuan malah uong yang mampu. Uong cak kami ini malah dak pernah dapat bantuan. Padahal untuk makan sehari-hari be rasonyo sulit. Apolagi saat keadaan cak sekarang ini," ungkapnya lirih.

Sementara itu, Putri (36) warga yang sama mengaku jika data warga yang menerima bantuan baik dari Pemkab Muara Enim dan Pemerintahan Desa Lembak dianggap tidak akurat. Sebab banyak diantaranya warga yang menerima bantuan sudah meninggal dan pindah alamat. Namun bantuan tersebut tetap disalurkan sehingga dianggap tidak tepat sasaran.

Bahkan menurutnya, ada beberapa diantara penerima bantuan merupakan perangkat desa dan keluarga kepala desa. Seharusnya bantuan tersebut disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

"Ini yang jadi permasalahan utamanya. Mengapa ada perangkat desa seperti Kadus dan keluarga dari kepala desa yang mendapatkan bantuan. Sedangkan warga lain yang ekonominya lebih sulit tidak tersentuh bantuan. Parahnya lagi orang tua Kades Lembak pun masuk dalam data penerima BPNT," jelasnya seraya berharap agar Pemerintahan Desa Lembak segera mengevaluasi data tersebut dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang lebih berhak menerimanya.

Terpisah, Kepala Desa Lembak, Jasmadi saat dikonfirmasi terkait adanya penyaluran BPNT kepada warga yang sudah meninggal mengaku jika data yang digunakan merupakan data lama dari Dinas Sosial Pemkab Muara Enim. Data tersebut didapat berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas TKSK Dinsos Muara Enim yang melakukan pendataan sensus ekonomi di tahun 2010. Hanya saja data tersebut belum dilakukan verifikasi ulang.

"Untuk pendataan BPNT itu dilakukan oleh petugas TKSK dari Dinsos, dan tidak melibatkan perangkat desa. Jadi data itu bukan usulan kami dan Pemerintahan Desa juga tidak ada kewenangan untuk menghapus atau mencoret data lama yang digunakan untuk penyaluran batuan itu," katanya.

Disinggung adanya perangkat desa dan keluarga Kepala Desa yang menerima BPNT dari pemerintah, Jasmadi mengaku jika mereka yang menerima bantuan itu masuk dalam data lama. Bahkan data tersebut dilakukan saat sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Lembak.

Menurutnya hal itu dianggap wajar, sebab bantuan itu baru pertama kali diterima oleh mereka yang masuk dalam data BPNT. Adapun penyaluran BPNT itu diberikan dalam bentuk uang senilai Rp600 ribu.

"Apalagi di tengah kondisi wabah corona saat ini. Semua orang terdampak, tidak hanya yang miskin atau kaya," serunya.

Jasmadi menuturkan, pihaknya telah berupaya melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat khususnya penerima bantuan dari pemerintah seperti BPNT, PKH dan BLT agar segera mengundurkan diri jika merasa telah mapan. Namun kondisi di lapangan masih banyak yang mengaku miskin dan tetap ingin menerima bantuan itu.

"Kalau kami tidak ada wewenang untuk mencoret, itu adalah kewenangan dari Dinsos melalui tim pendamping di lapangan. Masalah ini tidak hanya terjadi di Desa Lembak saja, tapi juga ada di desa-desa lainnya. Bahkan ada keoala desa yang sampai diprotes oleh warganya lantaran tidak mendapatkan bantuan. Karena kewenangan kami terbatas maka kami tidak bisa berbuat banyak," tandasnya. (LN 01)






Posting Komentar