 |
| Anggota Komisi II DPR RI saat menggelar audiensi di aula rapat kantor Pemkot Prabumulih |
# Komisi II DPR RI Minta KPU Prabumulih Bertanggungjawab
Prabumulih, Laparta News - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Prabumulih dan pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel 2018 tidak lama lagi akan berlangsung. Namun berdasarkan data jumlah pemilih yang mencapai 128000 orang, 3157 diantaranya belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Padahal, untuk menjadi syarat wajib bagi pemilih agar dapat menggunakan hak suaranya pada pilkada nanti pemilih harus memiliki e-KTP. Dikhawatirkan pemilih yang belum memiliki e-KTP ini terancam tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan gubernur (Pilgub) yang akan digelar serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.
Hal ini diketahui setelah rombongan anggota Komisi II DPR RI melakukan kegiatan kunjungan kerja, dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Kota Prabumulih, Rabu (04/04), di aula rapat Pemkot Prabumulih. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kota Prabumulih, KPU Kota Prabumulih, Panwaslu dan Kapolres Prabumulih serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Prabumulih.
Menanggapi hal tersebut, rombongan anggota Komisi II DPR RI yang berjumlah 19 orang ini meminta pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut secepatnya. Mengingat jumlah wajib pilih yang belum memiliki e-KTP di Prabumulih cukup banyak.
"Jumlah ini cukup banyak. Bahkan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pilkada nanti. Mereka yang sudah masuk daftar wajib pilih harus memiliki e-KTP atau setidaknya surat keterangan dari Disdukcapil setempat," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr H Mardani M Eng.
Mardani menilai, mekanisme persiapan pelaksanaan pilkada di Kota Prabumulih sejauh ini dinilai sudah cukup bagus. Seperti yang dijalankan oleh Pemkot Prabumulih, KPU, Panwaslu dan Polres Prabumulih selaku pengamanan pelaksanaan pilkada. Hanya saja KPU harus bertanggungjawab dalam menuntaskan daftar pemilih yang belum memiliki e-KTP.
"Tidak hanya mempengaruhi jumlah suara di pilkada dan pilgub, hal ini juga berdampak nantinya pada pileg 2019. Apa kendalanya harus dicarikan solusinya. Mengapa pemilih belum memiliki KTP, segera atasi dan KPU harus koordinasi dengan pihak Disdukcapil setempat. Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak pilih tidak dapat menyalurkan hak suaranya dipilkada nanti," bebernya.
Masalah tersebut juga mendapat kritikan dari Sutriyono SPd MSi. Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini mengaku persoalan dokumen kependudukan menunjukkan kualitas pemilu disuatu daerah. Walaupun nantinya pemilihan tetap berlangsung, namun dengan adanya ribuan masyarakat yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena KTP, tentu saja akan merusak citra pesta demokrasi.
"Ini bisa menimbulkan potensi polemik dalam pikada. Karena kita tidak bisa mencapai pemilu yang berkualitas. Beda orang yang punya KTP dan tidak menggunakan hak pilihnya, dengan orang yang tidak dapat memilih karena tidak punya KTP," ungkapnya.
Ketua KPU sendiri mengaku siap untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil untuk melakukan pendataan jumlah daftar wajib pilih yang belum memiliki e-KTP. Sejauh ini, jumlah data pemilih tetap yang diperoleh dikeluarkan berdasarkan data publik yang sudah ditetapkan melalui rapat pleno.
"DPT yang namanya sudah terdata bisa dicek langsung oleh masyarakat di setiap kelurahan. Kita juga sudah sosialisasikan jika ada pemilih yang belum terdaftar untuk segera berkoordinasi dengan petugas kita," terangnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil M Effendy SH melalui Kabid Pengolahan Data, Yudi Apriadi SH menjelaskan, dari 3157 data wajib pilih yang belum memiliki e-KTP, sekitar 1600 data wajib pilih belum melakukan perekaman. Hal ini disebabkan lantaran data kependudukan belum lengkap. Sehingga belum bisa dilakukan perekaman e-KTP.
"Untuk itu kita sudah mensiasatinya dengan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan kita juga sudah jemput bola dor to dor ke rumah penduduk untuk melengkapi data kependudukan. Kita targetkan sebelum pemilihan dimulai masalah ini sudah bisa teratasi," tandasnya. (LN 01)
0 Komentar