Subscribe Us

Pemprov Sumsel Siapkan 3000 Unit Rumah Murah untuk TNI, Polri dan ASN

Gubernur Sumsel Herman Deru saat bubuhkan tanda tangan dalam MoU BPS Land

# MoU BPS Land dengan Pemprov Sumsel

Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel berkerjasama dengan developer PT Cipta Arsigriya, menggagas pertama dan satu-satunya di Indonesia kawasan perumahan gabungan terintegrasi untuk tiga instansi sekaligus.

Perumahan yang akan dibangun seluas 50 hektar ini berlokasi di kawasan terbaik di Kota Palembang yaitu di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Hal tersebut diperkuat dengan Penandatanganan MoU Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land) PT. Cipta Arsigriya dengan Pemprov Sumsel, Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya di Griya Agung (24/01).

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengaku gagasan ini dicetuskan seminggu setelah Ia dilantik sebagai Gubernur Sumsel, dimana telah memikirkan perumahan khusus untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI, dan Anggota Polri.

"Kami bertiga (Pemprov, Pangdam, Kapolda) berinisiatif untuk memfasilitasi para prajurit, pegawai negeri dan polri agar dapat punya kemantapan. Ini sebenarnya rumah murah tapi tidak murahan harganya berkisar Rp130 juta dengan fasilitas yang sangat baik termasuk airnya sudah PAM, listrik sudah ada dan dilengkapi rumah ibadah," ungkapnya.

Menurutnya, rumah merupakan kebanggaan pokok ketika seseorang memutuskan berkeluarga. Oleh sebab itu perumahan ini menjadi solusi untuk para pegawai, prajurit TNI, dan anggota Polri. Ia juga meminta developer tidak usah memakai uang Down Payment (DP).

"Jangan terlalu sulit untuk mendapatkan ini, terutama di proses perbankan. Karena kalau bisa dipermudah 3000 unit rumah ini Saya yakin akan menjadi kota baru, disana akan menjadi wilayah hunian baru dengan perencanaan yang matang," tuturnya.

Orang nomor satu di Provinsi Sumsel ini menegaskan, agar pihak developer menyediakan fasilitas umum seperti ruang publik terbuka ramah anak dan yang terpenting penyediaan rumah ibadah.

"Karena ini kebutuhan untuk anak oleh sebab itu, saya minta disediakan, rumah ibadah paling penting jangan sampai nanti wilayah hunian baru ini tidak dilengkapi hunian ibadah," tambahnya.

Diakhir kata sambutannya, Ia menyarankan pembangunan perumahan dimulai dengan langkah yang benar dari penataan lingkungannya, hingga masalah keagamaan dan fasilitas olahraganya. 3000 unit ini nantinya tidak berkelompok, agar tidak menjadi hunian ekslusif.

"Saya yakin kalau melihat ini, bisa menjadi perumahan ini kurang karena kitakan tidak membatasi berdasarkan golongan, pangkatnya tapi ini bebas siapa saja bisa membeli yang terpenting harus berlatar belakang TNI, Polri dan ASN. Jadi saya yakin ini menjadi kota baru yang tentu juga berdampak positif bagi sekitarnya. Tadinya saya minta tadinya untuk tidak ber dp tapi nyatanya bisa diakomodir hanya untuk membayar notaris saja," pungkasnya.

Sekedar informasi peyediaan perumahan ini akan menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sudah ada yang mana untuk pembiayaan KPR akan melibatan bank BUMN seperti Bank BTN, Bank Sumsel-Babel dan juga Bank Mandiri. Selain itu juga dengan bantuan dari pemerintah pusat berupa subsidi uang muka (SBUM) diharapkan agar ASN, TNI dan Polri bisa memiliki hunian sendiri dengan syarat yang ringan.

MoU ini juga dihadiri oleh Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irawan S.IP, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Zulkarnain Adinegara, Kepala BNNP Jhon Turman Panjaitan, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI. Syafrial. PSC., MTR (Red/Ril)


Posting Komentar

0 Komentar