Subscribe Us

Bupati Agam Minta Camat dan Wali Nagari Transparan Dalam Penyaluran Bantuan Covid-19

Bupati Agam Dr Indra Catri saat berdialog dengan camat dan wali nagari terkait penyaluran dana banyuan covid-19 kepada masyarakat
Agam, LapartaNews - Bupati Agam, Dr. H. Indra Catri minta camat dan wali nagari lebih transparan dalam menyalurkan bantuan Covid-19, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos, provinsi maupun bantuan dari kabupaten dan nagari.

“Kita sudah mengambil keputusan dan sikap, semua nama penerima bantuan harus dipajang, sesuai kelompok bantuan yang diterima dan buatkan stikernya,” ujar Indra Catri, Sabtu (16/5).

Menurut Indra Catri, nama-nama penerima yang dipajang, dapat mempermudah camat dan wali nagari dalam mengontrol dan mengkroscek data. Begitu juga dengan stiker, bisa mempermudah untuk mengontrol siapa yang belum dan sudah mendapatkan bantuan.

“Selain itu dapat menghindari masyarakat yang double menerima bantuan. Sehingga tidak terjadi kecemburuan, karena faktanya sudah jelas,” sebut IC.

Pihaknya berupaya BLT Kemensos dan provinsi dua minggu ke depan sudah tuntas 30 persen. Setelah itu masuk kepada BLT dana desa dan bantuan lainnya. Untuk itu, Indra Catri mengharapkan penerima BLT dapat mencakup 70 persen.

Hal ini karena 30 persen masyarakat lainnya berstatus sebagai pegawai, TNI, Polri dan Petani. Dalam hal ini sebutnya, petani tidak dibantu, karena mereka tidak terpapar dan masih diperbolehkan beraktivitas.

“Untuk itu kita perlu mendukung petani. Sebab BLT diyakini tidak bakal mencukupi untuk satu keluarga, maka masyarakat disubsidi oleh sektor pertanian. Syukur bagi masyarakat yang memiliki tabungan, bisa mengambil BLT ditambah tabungan dan subdisi pertanian, kalau tidak bagaimana,” kata Indra Catri.

Wali Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Syahendra menyebutkan, BLT kemensos dan provinsi sebagian di nagari itu telah disalurkan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sedangkan untuk BLT dana desa, saat ini pihaknya tengah memvalidasi data. Karena di Canduang Koto Laweh hanya 30 persen penerima BLT dana desa, sisanya akan diusulkan ke kabupaten.

“Ada 89 KK lagi masyarakat kita yang tidak termasuk dalam kuota 30 persen penerima BLT dana desa. Untuk itu, kita berharap masyarakat bersabar dan jangan mengeluarkan statemen yang tidak baik terkait bantuan ini. Apabila ada yang ragu masalah data, silahkan tanya ke kantor nagari,” tukasnya. (AL)

Posting Komentar

0 Komentar