Jakarta, LapartaNews - Puluhan Masa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Muba Mendatangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Rabu, 20/07/2022.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Widiyanto selaku Humas Bagian Hubungan Antar Lembaga Kejagung RI
Arrahmad Wahid selalu Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya menyampaikan dan meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin, agar nama-nama yang disebut dalam fakta persidangan di jadikan Tersangka.
"Kami berharap yang mulia Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar mengusut tuntas terkait kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Musi banyuasin" pintanya.
Adapun tuntutan yang di sampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai berikut :
1. MEMINTA KEPADA YANG MULIA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK KOORDINASI DENGAN KPK RI TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN YANG PATUT DIDUGA ADA KETERLIBATAN SEKRETARIS DAERAH YANG SEKARANG MENJABAT SEBAGAI PJ BUPATI MUBA SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.
PJ BUPATI MUBA YANG DITUNJUK OLEH KEMENTRIAN DALAM NEGERI MELALUI SURAT KEPUTUSAN NO : 131.16-1231 TAHUN 2022/ TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, DIDUGA KUAT TERLIBAT KASUS OTT KABUPATEN MUBA TAHUN 2021.
KAMI SELAKU GENERASI MUDA KABUPATEN MUBA MERASA WAS-WAS, DAPAT KITA BAYANGKAN BERSAMA, MENGAPA ORANG YANG DIDUGA BANYAK PERMASALAHAN DI MASA LALU MAUPUN DI MASA SEKARANG ĎISEBUT-SEBUT PADA FAKTA PERSIDANGAN MENERIMA FEE PROYEK DITUNJUK JADI PJ BUPATI. KAMI YAKIN ASN DI MUBA PUN AKAN MERASA HARAP-HARAP CEMAS DIKARENAKAN DI PIMPIN ORANG YANG DIDUGA TERLIBAT KASUS-KASUS KORUPSI.
SEPERTI DALAM FAKTA PERSIDANGAN KASUS OTT PUPR MUBA TAHUN 2021 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NAMA SEKDA MUBA (SEKARANG PJ BUPATI ) DISEBUT OLEH SAKSI DAUD AMRI-KABAG ULP MUBA, TELAH MENERIMA UANG SEBESAR 50 JUTA RUPIAH DITAMBAH LAGI PADA SIDANG PEMBACAAN PLEDOI HERMAN MAYORI DAN EDI UMARI NAMA PJ BUPATI MUBA PADA SAAT ITU SEBAGAI SEKDA KABUPATEN MUBA DISEBUT MEMINTA KEPADANYA SECARA LANGSUNG UANG UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PRIBADI DILUAR PEMERINTAHAN, SEBESAR 250 JUTA RUPIAH.
LALU HERMAN MAYORI PERINTAHKAN EDI UMARI SELAKU PPK UNTUK MEMENUHINYA DAN DI REALISASIKAN EDI UMARI SEBESAR 200 JUTA RUPIAH, KAMI MENDUGA BANYAKNYA TEKANAN-TEKANAN YANG DIALAMI ASN MUBA PADA SAAT ITU UNTUK MENGIKUTI INTRUKSI BELIAU SELAKU SEKDA AGAR DAPAT MELAKUKAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN AGAR DAPAT MENUNTUPIP ERMASALAHAN BELIAU DI MASA LALU, MAKA PATUT KAMI DUGA ADA INDIKASI KETERLIBATAN PJ BUPATI MUBA DI KASUS OTT MUBA 2021 DAN MASALAH LAINYA PJ BUPATI MUBA KAMI DUGA JUGA ADA KETERLIBATAN DI KASUS BANSOS PROVINSI SUMSEL TAHUN 2013.
TENTUNYA DENGAN ADANYA PERSOALAN- PERSOALAN INI KAMI ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA MUBA MERASA SECARA MORAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEDANG DIINJAK-INJAK DENGAN DITUNJUK-NYA SEKDA MUBA SEBAGAI PJ BUPATI MUBA.
MAKA KAMI DENGAN TEGAS MEMINTA KEPADA YANG MULIA PIMPINAN KEJAKSAAN AGUNG AGAR DAPAT MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH TEGAS DAN KONGKRIT UNTUK MENINDAKLANJUTI TERKAIT KASUS TAHUN 2013 YANG KAMI DUGA ADA KETERLIBATAN PJ BUPATI MUSI BANYUASIN.
KAMI JUGA MEMINTA KEPADA PIMPINAN KEJAKSAAN AGUNG UNTUK KOLABORASI DENGAN KPK DALAM MENUNTASKAN KASUS KORUPSI DI KABUPATEN MUBA, AGAR KABUPATEN KAMI INI BEBAS DARI KORUPSI, MASYARAKAT SEJAHTERA, ASN PUN BEKERJA DENGAN NYAMAN DAN DAMAI.
Arrahmad menambahkan, "Kami siap mengawal kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin yang kami cintai sampai tuntas," ungkap Arrahmad selaku korlap demo.(ril)
0 Komentar