Subscribe Us

Para kontraktor Di Kabupaten Muba, Minta Pj Bupati Copot dan Ganti Kepala BPKAD


Musi Banyuasin, LapartaNews - Forum Masyarakat Jasa Kontruksi (FMJK) Muba dan rekan para kontraktor Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan, dalam waktu dekat akan menghadap Penjabat (Pj) Bupati Muba. Drs.H. Apriyadi. MSi.

Mereka ingin membicarakan mengenai keuangan Kabupaten Muba dan meminta Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), H.Zabidi, SE MM agar mengundurkan diri karena dinilai tidak bisa menjalankan tugasnya.

Para kontraktor dari berbagai organisasi tersebut akan menjatuhkan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala DPKAD Muba, karena dianggap tidak bisa menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan daerah, yang merupakan jantung Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Muba.

Sementara para kontraktor ketika dijumpai awak media pada Selasa 16 Agustus 2022, di kantor Asosiasi Kontraktor Nasional Muba, Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu,  mengeluhkan Surat Perintah Membayar (SPM) Paket Pekerjaan ditolak DPKAD dengan alasan keuangan Muba belum ditranfer (TF) pemerintah Pusat. 

Para kontraktor Se-Kabupaten Muba tersebut akan melakukan Aksi Damai di Kantor Bupati Muba, meminta kepada Pj Bupati agar segera mencopot dan mengganti Kepala DPKAD karena dinilai tidak bisa mengatasi permasalahan keuangan, bahkan sampai bulan Agustus ini, pembangunan infrastruktur belum berjalan dengan efektif.

“Dengan alasan keuangan Muba lagi defisit anggaran yang dikatakan Kepala DPKAD Muba waktu itu,” ujar salah satu Kontraktor yang enggan menyebutkan identitasnya kepada media ini.

Sebab menurutnya kurang logis kalau Kepala DPKAD berbicara seperti itu, karena sejak awal Januari sudah defisit, sementara anggaran sama sekali belum dikucurkan, kalau alasan defisit bukan saja di Muba tapi di seluruh Indonesia mengalami defisit, imbuhnya.

Para kontraktor sangat menyayangkan paket pekerjaan mereka sudah berkontrak ditolak pembayarannya.

"Itu sangat menghambat jalannya roda pembangunan di Kabupaten Muba yang sangat dibutuhkan masyarakat dan mereka bersama FMJK akan mengadakan demo besar-besaran bersama, apabila dalam waktu dekat belum dilakukan pembayaran" tandasnya. 

Sementara itu awak media ini sudah berulang kali mendatangi kantor DPKAD Muba guna meminta tanggapan mengenai hal ini, tapi setiap kali hendak ditemui pegawai yang bertugas di kantor tersebut selalu mengatakan Kepala BPKAD tidak ada, Dinas Luar, Rapat, Zoom, dan ketika awak media ini mengirim pesan via SMS tidak pernah direspon. (ril/ags)

Posting Komentar

0 Komentar