Prabumulih, LapartaNews - Bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk warga kurang mampu khususnya bagi penerima manfaat tentunya sangat membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Agar penyaluran program bantuan tersebut tepat sasaran maka diperlukan update data yang dilakukan oleh Dinas Sosial.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Kota Prabumulih, Elman ST saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Non Tunai Kota Prabumulih. Kegiatan ini digelar di aula rapat lantai I kantor Pemkot Prabumulih, Senin (26/04/2021).
Elman mengatakan, program yang diluncurkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari tahun ke tahun perlu dievaluasi untuk penyempurnaan data. Mengingat data yang ada di lapangan terkadang kerap tidak valid, sehingga banyak penyaluran bantuan untuk warga kurang mampu dinilai tidak tepat sasaran.
Apalagi di masa pandemi virus Covid-19 tentunya banyak mansyarakat yang terdampak, khususnya dalam masalah kesejahteraan sosial yang berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Dengan demikian tentunya jumlah warga yang masuk kategori miskin atau tidak mampu juga terus bertambah.
"Untuk itu kita meminta Dinas Sosial maupun pihak terkait benar-benar update dalam melakukan pendataan. Bisa saja ada penerima manfaat yang sudah tidak masuk dalam data tapi masih menerima bantuan," ujar Elman.
Elman meminta agar para petugas PKH ini benar-benar bisa mengevaluasi dan menyampaikan laporan dari tahun ke tahun, apakah dari bantuan yang diberikan kepada target, sudah memberikan manfaat atau belum.
"Jangan sampai sasaran yang ditetapkan petugas PKH ini malah menimbulkan kesenjangan. Oleh sebab itu, bantuan yang diberikan oleh para PKH ini, harus benar-benar dipastikan apakah sampai ke target sasaran seperti kepada para ibu hamil, para penyandang difabel, serta orang-orang kurang mampu yang sesui dengan kategori maupun variabel. Karena orang yang tidak mampu mempunyai banyak variabel," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel Hari Widodo yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah, terkait penyaluran bansos secara non tunai, melalui kegiatan fasilitasi, koordinasi, sosialisasi, edukasi, survey dan monitoring.
"Dan untuk penyaluran Bansos Non Tunai, dapat dilakukan melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) meliputi Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN," katanya.
Disinggung masih banyaknya penerima manfaat yang mengeluh lantaran belum bertambahnya saldo di rekening penerima manfaat, Hari Widodo mengaku jika hal tersebut kerap terjadi disebabkan adanya ketidak akuratan data penerima manfaat. Sehingga pihak bank tidak bisa mentransferkan bantuan tersebut ke rekening penerima manfaat.
"Untuk itukah sosialisasi ini penting dilakukan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial non tunai. Khususnya dalam hal validasi data. Maka dari itu kegiatan sosialisasi ini perlu terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan," tandasnya. (LN 01)
0 Komentar