Muba, LapartaNews - Kecewa dengan Kegiatan APBD Muba yang belum berjalan, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat roda perekonomian dan pembangunan, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat umumnya, sejumlah elemen masyarakat Muba hari ini, Senin 07/02/'22 'menggeruduk' atau mendatangi secara beramai-ramai Gedung DPRD Muba.
Sebelumnya, Kamis 03/02/'22, mereka menyurati pimpinan DPRD Muba meminta Audiensi dengan agenda antara lain:
1. Mempertanyakan SK PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara, dan Pengawas yang belum ada, sehingga proyek kegiatan di setiap OPD belum bisa dilaksanakan lelang atau tender.
2. Mohon DPRD meminta Pemkab Muba agar segera mengganti kepala ULP, karena terlibat dalam kasus OTT KPK terhadap Bupati Muba berapa bulan lalu.
3. Meminta DPRD Muba agar menggunakan Hak Interpelasi atas kebijakan Plt Bupati yang diduga menghambat percepatan pembangunan di Muba.
Kedatangan beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari perwakilan berbagai asosiasi kontraktor, perwakilan beberapa LSM dan Ormas, serta beberapa awak media di gedung kebanggaan masyarakat Muba tersebut disambut oleh pimpinan DPRD Muba yakni Wakil ketua II, Irwin Zulyani SH, dan Wakil ketua III, Endi Susanto, SE.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada siang hari itu, Andip Apriansyah, SH, mewakili asosiasi kontraktor di kabupaten Muba mengatakan, pihaknya meminta agar pimpinan DPRD mendesak Plt Bupati Muba untuk segera meng-SK kan pengguna anggaran baik KPA, PA, PPK dan PPTK, dan lainnya yang menyangkut kegiatan Konstruksi di Kabupaten Muba.
"Semua pengguna anggaran tersebut belum ada SK, pak ketua. Mereka gundah gulana karena sedang ada gejolak rotasi jabatan. Adanya gejolak ini akan menghambat pembangunan di Muba, dan ini akan melukai hati masyarakat Muba, di mana jalan serta gedung yang rusak belum teratasi. Oleh karena itu kami meminta kepada DPRD Muba agar berkordinasi dengan Pemkab Muba untuk segera meng-SK kan para pejabat pengguna anggaran, jangan sampai gejolak ini menghambat pembangunan, atau kita terlambat memulai pekerjaan dan hasilnya tidak optimal," ujarnya penuh harap.
Sementara itu perwakilan dari Ormas dan LSM di Muba, Satoto Waliyun mengharapkan agar DPRD Muba merekomendasikan seluruh Dinas untuk tidak melibatkan honorer didalam kebijakan prinsip.
"Selain itu, karena salah satu pendapatan kita dari pajak, tolong sampaikan kepada pemerintah Muba agar mengutamakan pengusaha lokal. Selama ini kontraktor pemenang tender khususnya proyek-proyek besar berasal dari luar kabupaten Muba. Menurut kami salah satu cara mengatasi kemiskinan di Muba, adalah bagaimana mayoritas anggaran di seluruh OPD Muba itu pajaknya lari ke Muba. Untuk itu kami mohon DPRD mengusulkan kepada Bupati Muba agar mengeluarkan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan dan perlindungan pengusaha lokal," ujarnya berapi-api.
Menanggapi aspirasi, aduan dan masukan dari perwakilan elemen masyarakat Muba tersebut, Irwin Zulyani selaku pimpinan rapat, menyambut baik setiap ide, masukan dan pesan yang sifatnya konstruktif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Muba.
"Apa yang menjadi masukan pada hari ini, menjadi bahan kami untuk mengundang pihak terkait agar menanggapi apa yang terkandung dalam beberapa poin yang sudah saudara-saudara sampaikan. Selanjutnya kami minta pada petugas agar rapat hari ini dibuatkan berita acaranya," pungkasnya. (Ags)
0 Komentar